Berita

SEKRETARIAT Dalam rangka sharing terkait bidang Pemerintahan, Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Rembang pada hari Kamis, 30 Agustus 2018. Rombongan yang berjumlah 16 orang tersebut diterima di Ruang Badan Anggaran oleh Komisi A DPRD Kabupaten Rembang.

Terkait mekanisme SOTK dari SKPD menjadi OPD dan Tenaga Honorer, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rembang, Bapak Mohammad Asnawi, S. Pd. I, menjelaskan “ Kabupaten Rembang tidak memiliki UPT kecuali Dinas Pendidikan. Ex-Ka. UPT tetap kami fungsikan sekalipun berubah pangkat tapi paling tidak eselonnya tetap. Ex-staf UPT tetap bekerja di UPT agar tetap bisa melayani gugu-guru di daerah.  Untuk Tenaga Honorer K2, kami memiliki 555 orang, yang sudah lulus 201 orang sehingga tersisa 332 orang.  Sistem penggajian Tenaga Honorer diluar wilayah BKD, tergantung kebijakan masing-masing OPD”. Demikian beberapa hal yang dibahas pada saat kunjungan kerja tersebut.

SEKRETARIAT Pada Hari Kamis, 30 Agustus 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, untuk sharing terkait Kehumasan. Mereka mengeluhkan jam kerja anggota DPRD yang tidak jelas, misalnya mengadakan rapat dimalam hari.

Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Bapak Drs. Drupodo, M. Si, yang berkesempatan menemui tamu menerangkan bahwa “ Disini setiap hari anggota dewan melaksanakan kegiatan pengawasan. 120 kali per komisi per tahun. Rapat-rapat diadakan  setelah pengawasan. Sehingga biasanya rapat jarang diadakan dimalam hari. Untuk Kehumasan, kami ada Majalah Mimbar Rakyat yang terbit 4  kali per tahun, ada 2 website Sekretariat dan website DPRD”. Demikian beberapa hal yang dibahas dalam kunjungan kerja tersebut

SEKRETARIAT Dalam rangka turut memeriahkan HUT RI ke 73, Minggu, 19 Agustus 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mengikuti kegiatan Karnaval yang diselenggarakan oleh Pemda Rembang. Kegiatan ini sudah 4 Tahun terakhir wajib diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Rembang.

Dalam karnaval kali ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mengusung Tema Pakaian Pribumi Jawa. Semua OPD berkumpul di depan Stadion Krida untuk selanjutnya menempuh rute sepanjang kurang lebih 3 KM, melewati Jl. Pemuda – Jl. Kartini- Jl. Dr. Soetomo dan berakhir di alon-alon Rembang. Antusiasme warga Rembang dan sekitarnya cukup besar,  terlihat dari banyaknya penonton disepanjang jalan tersebut. (red)

SEKRETARIAT Dalam rangka sharing informasi terkait Pendampingan Kegiatan Reses, Pendampingan Alat Kelengkapan DPRD dan Pendampingan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Sekretariat DPRD Kota Probolinggo mengunjungi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, Sabtu, 11 Agustus 2018 kemarin.

Pertemuan yang berlangsung di ruang banggar tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Bapak Drs. Drupodo, MSi. Terkait DIM, beliau menjelaskan bahwa “Inventarisasi masalah bisa didapatkan ketika DPRD melakukan pengawasan setiap hari di lapangan. Bisa juga didapatkan melalui berita-berita di berbagai  media massa. Atau adanya surat dari masyarakat yang meminta diadakan kegiatan Hearing” (red)

SEKRETARIAT Ada yang berbeda pada saat pelaksanaan apel pagi,  hari Selasa, 31 Juli 2018, di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Kasubbag. Anggaran, Bapak Santoso, SH ‘berpamitan’ kerena akan segera memasuki purnatugas per 1 Agustus 2018.

Beliau telah mengabdi sebagai PNS selama 32 Tahun dengan mengemban berbagai penugasan, antara lain :

1. Pelaksana Pada : Cabang P dan K Kabupaten Rembang (vertikal). 1 September 1986 s/d 2 Januari 2001
2. Pelaksana pada : Dinas Pendidikan . 4 Januari 2018 s/d 30 April  2006
3. Pelaksana pada : DPPKAD Kabupaten Rembang. 2 Mei 2006 s/d 30 April 2011
4. Kasubbag pada : Bagian Hukum Stda Rembang. 1 Maei 2011 s/d 10 Januari 2012
5. Kasubbag pada : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang. 13 Januari 2012 s/d 31 Juli 2018

Semoga pengabdian beliau selama 32 Tahun  tersebut membawa manfaat bagi Kabupaten Rembang tercinta, sehingga dapat bernilai ibadah dan menjadi amal sholeh (red)

Rembang. Dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Rembang ke 277 tahun, diadakan berbagai rangkaian acara, antara lain kirab hari jadi . Kirab berlangsung pada hari  jumat 27 juli 2018 diikuti oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati serta Forkompimda dengan menggunakan kereta berkuda. Sedangkan perangkat Daerah, pejabat struktural , staf, BUMD dan Kalangan guru serta pelajar mengikuti dengan berjalan kaki dibelakang rombongan kereta Forkompimda. Masyarakat yang antusias melihat iring iringan rombongan kirab disepanjang jalur yang dilalui yaitu Pendopo Kabupaten Rembang –Jl Dr Soetomo-Jl Kartini-Jl Pemuda dan finish di Stadion Krida Rembang. Bahkan  masyarakat yang menonton kirab tersebut sudah berada di jalan jalan protokol yang di lewati sejak siang padahal kirab tersebut baru mulai sore hari setelah sholat ashar, antusiasisme warga ini di sambut hangat oleh bupati dengan melayani permintaan warga untuk berswafoto dengan warga di sepanjang rute kirab.

SEKRETARIAT Dalam rangka sharing informasi terkait Penataan dan Pengelolaan Arsip secara Digital, hari Kamis, 12 Juli 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang menerima kunjungan kerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.

Ka. Sub. Bag. Dokumentasi, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, Bapak Bambang Budi Santoso, SH, menjelaskan bahwa “Sudah sejak 2014 Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mengelola dan menyimpan arsip secara digital tapi masih sebatas arsip surat masuk dan keluar saja. Itupun masih sangat sederhana. Surat-surat tersebut discan, kemudian dientry ke dalam Aplikasi Excel sebagai agenda elektronik. Baru sekitar Tahun 2016 kami menggunakan Aplikasi SIM Surat dan SIM Arsip yang dibuat sendiri oleh Sekwan terdahulu” (red)

SEKRETARIAT Dalam rangka memperoleh informasi terkait Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Standard Operational Procedur (SOP), Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik, Selasa, 3 Juli 2018, mengunjungi Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Rombongan tersebut ditemui langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang,  Bapak Drs. Drupodo, M, Si.

Beliau menjelaskan bahwa “ Kerangka Acuan Kerja (KAK) kami kerjakan sendiri. Tapi untuk SOP, kami bekerjasama  dengan UNS. Anggaran kami tuangkan dalam kegiatan Bimtek Pengembangan Aparatur Negara dengan sistem swakelola,  melalui MoU dengan UNS, DPRD membayar kontribusi untuk per kegiatan.  Adapun prosedur pembuatan SOP yaitu : Draft SOP kita kirim ke UNS untuk kemudian diolah oleh UNS. Selanjutnya akan diadakan Bimtek untuk kemudian dilakukan desk oleh UNS untuk disempurnakan menjadi SOP” (red)

SEKRETARIAT Selasa, 26 Juni 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang  menerima  kunjungan kerja Pansus III DPRD Kabupaten Tuban yang membahas tentang Raperda Kabupaten Layak Anak. Mereka bermaksud sharing ilmu tentang Perda Kabupaten Layak Anak, yang di Kabupaten Rembang sudah disusun Perda-nya sejak Tahun 2014.

Dalam rangka pembahasan tentang Kabupaten Layak Anak tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang juga mengundang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana untuk menjadi narasumber. Mereka menjelaskan, “Perda Perlindungan Anak menggunakan pendekatan Desa Ramah Anak, karena diharapkan Pemerintah Desa mampu melayani kepentingan bagi anak, memberikan rasa aman sehingga tumbuh kembang anak menjadi baik. Dengan membangun Desa terlebih dahulu kita mengajak masyarakat dengan lingkup yang lebih kecil untuk terlibat dan berperan. Setelah ada penyetaraan pemikiran maka hak-hak anak akan terpenuhi”. (red)

SEKRETARIAT Hari Jum’at, 25 Mei 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang menerima Kunjungan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri. Materi pertemuan tersebut diantaranya mengenai Anggaran untuk sengketa PAW dan payung hukum pembayaran Non-Tunai. Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri juga ingin mengetahui Implementasi IT di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang, Bapak Drs. Drupodo, M. Si, yang berkesempatan menemui langsung, memberikan penjelasan bahwa “Belum ada payung hukum untuk pembayaran Non-Tunai, baru sebatas pemberitahuan dari BPPKAD. Belum ada anggaran khusus untuk pendampingan PAW yang bersengketa, sehingga masuk ke anggaran tenaga ahli. Untuk IT, disini kami sudah menerapkan SIM Surat dan SIM arsip untuk mengarsipkan surat serta arsip-arsip secara digital, PP Finder untuk mempermudah pencarian peraturan perundangan. Sedangkan e-Risalah belum kami terapkan” (red)