DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Bupati Rembang, Harno, dalam rapat paripurna, Selasa (31/3).

Sebagai tindak lanjut, DPRD membentuk empat panitia khusus (pansus) untuk membahas LKPJ sesuai bidang masing-masing, yakni pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Anggota DPRD Rembang dari Fraksi Demokrat, Joko Suprihadi, menyampaikan masukan terkait kelengkapan data dalam dokumen LKPJ.

“Saya hanya ingin memastikan dokumen yang kita terima ini. Ada beberapa bagian yang tidak lengkap, terutama terkait realisasi capaian pembangunan 2025. Banyak sekali tabel yang realisasinya tidak ada atau kosong,” ungkap Joko.

Ia menegaskan, kelengkapan data sangat penting untuk mendukung proses pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPRD.

Sementara itu, Bupati Rembang Harno menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,97 triliun atau 97,32 persen dari target.

“Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 100,93 persen dari target, sedangkan belanja daerah secara keseluruhan mencapai 95,44 persen,” jelasnya.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,77 persen dan tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 13,01 persen.

DPRD berharap melalui pembahasan di tingkat pansus, LKPJ 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Rembang. (Humas/Setdprd)